Kebijakan yang terkait kepentingan krusial publik bisa jadi mekanismenya adalah melalui kewenangan legislatif, legislatif bersama pemerintah, atau atas inisiatif pemerintah dengan persetujuan pihak legislatif. Atau langsung oleh pemerintah melalui Kementrian dan Dirjen terkait.
Baca selengkapnya »
from Tribun Islam http://ift.tt/1yG3ENG
via IFTTThttp://ift.tt/1zFVRmQ