Menurut Ismail, sistem kapitalis yang diterapkan selama ini sudah terbukti rentan krisis dan tidak adil karena berpihak kepada para kapitalis. “Krisis yang berulang di negeri ini karena kita menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Apalagi sistem ini cenderung berpihak kepada para kapitalis. Lihat saja di Papua ini ada perusahaan emas terbesar di dunia tapi tidak berdampak positif bagi pembangunan Papua. Jika Papua ini mau maju dan sejahtera maka harus menggunakan sistem ekonomi yang tumbuh, stabil dan adil itulah sistem ekonomi syariah, ” ungkap Ismail.
Sedangkan, Pemred koran harian Jubi Viktor C Mambor menyinggung absennya pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di Papua. “Masalah terberat di Papua ini adalah pembangunan infrastruktur sehingga semua biaya jadi mahal dan pembangunan jadi lambat. Sementara keberadaan tambang emas Freeport juga belum memberi dampak positif bagi masyarakat,” tegas Victor.
Di kesempatan yang sama, pengamat hukum Universitas Cendrawasih Marinus Yaung menyoroti masalah hukum. “Penegakan hukum di Papua ini lemah. Akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum jadi lemah. Kewibawaan negara juga jadi lemah. Ini karena kesalahan pemerinth sendiri,” jelas Yaung.
Dalam acara yang bertema Kontribusi Islam dalam Kesejahteraan Ekonomi tersebut tampak tokoh setempat yang hadir dan memberikan tanggapan. Di antaranya, Naftali Yogi (Karo Kesra setda Provinsi Papua), Kolonel E Siagian (perwakilan Kasdam), Letkol. Jumardin (Kodam), Jon (Polda). Tampak hadir pula Tom Jaelani (mantan anggota MRP), La Ahmadi (mantan Sekda Kabupaten Jayapura), Iwan Niode (Pengacara), Armir Hamzah Siregar (wartawan Senior).[] Abu Farras/Joy
