Kebijakan pemerintah memberikan bebas visa untuk ratusan negara menuai pro dan kontra. Klaim pemerintah, gebrakan ini akan meningkatkan devisa terutama sektor pariwisata.
Tapi, sebagian kalangan memandang kelonggaran itu justru mengancam keamanan nasional hingga tergerusnya peluang kerja di dalam negeri yang diserobot oleh Tenaga Kerja Asing (TKA), terutama dari Tiongkok.
Karena itu, Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan meminta pemerintah mengevalusasi secara berkala kebijakan bebas visa tersebut. Pasalnya, kebijakan tersebut bisa menjadi pintu masuk ancaman bagi keamanan nasional.
"Lebih dari itu, kebijakan ini berpotensi menghilangkan pendapatan negara lebih dari satu triliun (rupiah). Itu kebocoran yang terjadi dalam setahun ini. Belum lagi potential loss yang terjadi akibat tingginya resiko akibat hilangnya potensi lapangan kerja di dalam negeri," kata Heri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (21/12).
Belum lagi, Ketua DPP Gerindra ini menilai, kebijakan bebas visa rawan disalahgunakan oleh TKA illegal untuk bekerja di dalam negeri. Modusnya adalah dengan berpura-pura menjadi wisatawan asing lalu mereka diam-diam menjalankan aktivitas pekerjaan mereka di dalam negeri.
Hal itu menurutnya akan merugikan anak bangsa yang kesempatan bekerjanya menjadi hilang. Apalagi, menurut data Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, sedikitnya ada 7 juta orang termasuk angkatan kerja yang menganggur.
"Ancaman lain yang musti diwaspadai adalah masuknya oknum-oknum yang punya niat jahat untuk merusak keamanan nasional dengan modus sebagai wisatawan. Dan itu terbukti baru-baru ini di Bogor. Orang Cina yang dengan sengaja menanam cabai dan bahan pokok lainnya yang berbakteri berbahaya," ujar politikus asal Jawa Barat ini.
Ancaman lain adalah masuknya narkoba, serta kelompok tertentu yang punya tujuan untuk memgembangkan dan menanamkan idiologi dan pandangan radikal.
"Itu kalau dihitung-hitung merupakan potential loss yang punya risiko tinggi terhadap keamanan nasional," lanjut Heri.
Selain itu, kebijakan bebas visa juga menyebabkan pengawasan dan pemeriksaan masuk dan keluarnya warna negara asing semakin sulit.
Lebih-lebih perangkat teknologi pengawasan dan pemeriksaan di imigrasi kita masih lemah dan mudah sekali dibobol.
"Kita sangat memahami tujuan pemerintah untuk mendongkrak devisa lewat kebijakan tersebut. Namun, harus tetap dievaluasi untung-ruginya, termasuk analisis resiko terhadap keamanan nasional. Buat apa punya devisa segunung, tapi keamanan nasional terancam," pungkasnya. [beritaislam24h.net / jpnn]